Salam Perdamaian…!!!!!
Kemajuan suatu daerah tak terlepas dari kian meningkatnya kemampuan dari pada masyarakatnya dalam memperoleh Income Perkapitanya, peningkatan income perkapita tentu dikarenakan semakin meningkatnya perputaran ekonomi di daerah tersebut dan peningkatan perputaran ekonomi di suatu daerah juga dikarenakan ketersedian yang memadai sarana dan prasarana penunjang perputaran ekonomi seperti jalan, jembatan, turap, dam/bendungan dan pembangunan gedung bangunan.
Seiring dengan pesatnya pembangunan di Provinsi Jambi, tidak menutup kemungkinan juga telah membuka peluang bagi para penyelenggara pemerintahan untuk melakukan Korupsi, hal tersebut dilatar belakangi oleh mental dari aparatur sendiri atau bisa juga dikarenakan adanya peluang atau kesempatan.
Salah satu Instansi Pemerintah yang bisa mempengaruhi perkembangan dari kemajuan suatu daerah adalah Dinas Kimpraswil, karena dari dinas inilah perancangan & pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana social dilakukan. Dalam artikata bahwa dinas kimpraswil memiliki tugas mulia dalam memajukan pembangunan infrastruktur maupun efek tidak langsungnya adalah perkembangan perkembangan perekonomian tersebut.
Namun adalah hal yang sangat miris atau kebalikan 180 derajat antara kemulian instansinya dengan aparatur yang menjalaninya. Dinas Kimpraswil memiliki tugas mulia dengan membangun sarana dan prasarana penunjang perekonomian namun hal itu terkadang tidak didukung dengan aparatur yang bersih dan bekerja dengan segenap sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah kepadanya alias Gaji.
Pembangunan akan semakin baik jika dalam perencanaan, pelaksanan, pemeliharaan dan pengawasan di laksanakan dengan baik oleh aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Kimpraswil dengan rekanannya karena hal ini di pertanggung jawabkan terhadap masyarakat, masyarakat dibebankan membayar segala jenis pajak dan dari pajak tersebut pembangunan dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat itu sendiri.
Adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan jika dalam pelaksanaan pembangunan tidak lakukan secara maksimal, ini bisa di lihat dari usia infrastruktur yang di bangun tersebut yang jika di kaji lebih dalam persoalannya adalah terletak pada kurangnya Mutu bahan, Kualitas hasil kerjaan dan Profesionalisme pelaksana padahal pemerintah sendiri telah mengeluarkan Standar Baku suatu bahan, barang dan jenis serta hasil suatu kerjaan (produk) yang di tuangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
Beberapa point indikasi permasalahan yang terjadi pada Dinas Kimpraswil tersebut seperti dalam pemaparan berikut :
Pada Pembangunan Jembatan Batanghari II dari awal pembangunan telah menunjukan bibit-bibit permasalahan hal ini dapat terlihat jelas bahwa Jembatan Batanghari II hingga kini tidak rampung pembangunannya dan selalu molor penyelesaiannya namun tetap mendapatkan anggaran pembangunan pada setiap tahunnya dan ini telah membuka peluang terjadinya indikasi manipulasi, mark-up yang ujung-ujungnya adalah korupsi. Untuk itu kami meminta KPK, KEPOLISIAN dan TIM TASTIPIKOR menindak lanjuti hasil temuan BPK dan hasil pemeriksaan daripada KEJAGUNG.
Telah terjadinya pembohongan public yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi dan Kasubdin Binamarga atas informasi yang diberikan kepada atasan dalam hal ini Gubernur memakai azas ABS (asal bapak senang), tentang jangka waktu atau target dari penyelasaian pembangunan tersebut sehingga telah mencoreng muka Gubernur dan Masyarakat Jambi pada umumnya karena Jembatan Batanghari II diagendakan dapat diresmikan Presiden namun hingga tenggat waktu tak kunjung selesai hingga peresmian tersebut pun gagal. Hal ini menunjukan bahwa kurang Profesionalnya aparatur Pemerintahan dalam hal ini Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi.
Untuk itu kami meminta Gubernur untuk menonaktifkan Kadis Kimpraswil Ir. Nino Guritno, MM karena selain kurang professional juga kurang produktif (telah masuk perpanjangan waktu pensiun) untuk apa di pertahankan lagi, dan mengganti Kasubdin Bina Marga karena selain di nilai Kurang Profesional dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Batanghari II juga telah terlalu lama menjabat selaku Kasubdin Bina Marga (emang ngga ada yang lain, yang mampu secara pangkat dan golongannya)
Pada Pembangunan Jembatan Berbak terindikasi juga adanya ketinggian harga satuan permeter persegi daripada pelaksanaan pembangunan Jembatan tersebut yang jika dibandingkan dengan Jembatan Batanghari II selisih Anggaran Pembangunannya tidak berbeda jauh tapi dari panjangnya Jembatan masih kalah jauh dengan Panjang Jembatan Batanghari II. Dan hasil pantauan di lapangan pada beberapa sisi di temukan kerusakan yang mencolok hal ini tentu dapat mempengaruhi usia daripada Jembatan tersebut. Untuk itu kami meminta BPKP, BPK, KPK, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN dan TIM TASTIPIKOR serta bila perlu Auditor Independent agar mengaudit Pembangunan Jambatan Berbak tersebut.
Pada Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan banyak ditemui asal jadi atau dalam artikata aspal baru kok bergelombang dan terlihat jelas perbedaan sambungan, ketebalnya yang tidak merata atau dalam artikata pinggirnya tebal tapi tengahnya tipis banget hal ini tentu mempengaruhi ketahanan dan usia jalan tersebut, aspal olahannya tidak sesuai atau dalam arti kata terlalu banyak pasir atau kerikil dan minyak pelumasnya, pelaksana pembangunan yang kurang professional, dan kurangnya pengawasan dari Dinas Kimpraswil. Dan pada beberapa lokasi pengerjaannya tidak rampung namun bisa termin 100%.
Pada Paket proyek Pemeliharaan Jembatan-jembatan nilai kontraknya terlihat sangat Fantastis (berlebihan). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya mark-up anggaran biaya pemeliharaan tersebut. Dan juga pada pemeliharaan Jembatan Aur Duri dari Anggaran Biaya Pemeliharaan juga terlihat sangat fantastis, Untuk itu kami meminta BPKP, BPK, KPK, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN dan TIM TASTIPIKOR serta bila perlu Auditor Independent agar mengaudit Pemeliharaan Jembatan-jembatan tersebut.
Pada Subdin Pengairan terdapat indikasi beberapa paket proyek Pembangunan Irigasi yang tumpang tindih biaya anggarannya ada yang berasal dari LOAN, ADB, APBN dan APBD semua tumpuk pada satu paket proyek hal itu semenjak Kadis Kimpraswil sekarang Ir. Nino Guritno, MM menjabat Kasubdin Pengairan. Dan ada beberapa proyek Irigasi yang tidak selesai, terkesan di mark up serta penyelesaiannya asal jadi dan ada juga dam/bendungan irigasi yang tidak dapat berfungsi secara optimal/ maksimal. Untuk itu kami meminta BPKP, BPK, KPK, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN dan TIM TASTIPIKOR serta bila perlu Auditor Independent agar mengaudit paket-paket proyek di Subdin Pengairan terutama pada Satuan Kerja SNVT.
Satu hal sebelum kami akhiri pemaparan point ini yang walaupun urusan rezeki Tuhan yang mengatur yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara Aparatur Pemerintahan dari Instansi lain dengan Aparatur Pemerintahan pada Dinas Kipraswil, padahal jika melihat dari Pangkat dan Golongan adalah sama tentu gaji yang diterima juga paling beda tipis namun yang mencolok adalah gaya hidup daripada aparatur Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, ada yang baru jadi PNS atau masih Honor tapi gaya hidupnya waaah, karena oknum tersebut berada di tempat yang basah (katanya) apalagi yang udah karatan seperti Ir. Nino Guritno, MM dan PB Panjaitan. Untuk itu kami meminta BPKP, BPK, KPK, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN dan TIM TASTIPIKOR serta bila perlu Auditor Independent agar mengaudit Kekayaan Aparatur Dinas Kimpraswil karena jika melihat hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya tindakan KKN.
Demikian pemaparan point indikasi Permasalahan yang terjadi di Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi disertai dengan tuntutan dan harapan serta solusi dari kami Lembaga Swadaya Masyarakat PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA "Dul BangSa" , dan untuk itu kami sangat berharap agar kiranya para Aparatur Penegak Hukum yang terkait untuk dapat menyelidiki, menyidik dan memeriksa serta menidak tegas para pelaku KKN dari Aparatur Pemerintah yang melakukan penyimpangan tersebut.
TTD
Lembaga Swadaya Masyarakat
PEDULI PEMBANGUNAN BANGSA "Dul BangSa"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar